03 Februari 2010 | 20:49 | Hukum

Ukuran Huruf

Boedi Sampoerna mengaku cicipi Rp50 miliar dana talangan

Nebby Mahbubirahman

Boedi Sampoerna (Portaltiga/Primair)

Jakarta - Deposan Bank Century, Boedi Sampoerna, mengakui ia ikut mencicipi dana talangan bank tersebut yang dikucurkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mencicipi Rp50 miliar.

"Jadi kalau dibilang yang bail out itu, mungkin hanya sekitar Rp50 miliar. Kita kan sebagai nasabah, ada deposito ya kita minta," ujar Boedi melalui kuasa hukumnya, Eman Achmad, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2).

Eman mengatakan, aturan LPS yang menyebutkan bahwa dana nasabah yang ditalangi adalah dana maksimal Rp2 miliar, sebenarnya bisa dipatahkan. "Itu (aturan) kan kalau banknya tutup, ini kan tidak tutup," kata dia.

Kemudian dia mengatakan, kliennya telah mencairkan dana hingga Rp395 miliar dari Bank Century. Pencairan itu dihitung hingga manajemen Bank Century berubah menjadi Bank Mutiara.

"Rp395 miliar total pencairan sampai dengan manajemen Century ganti jadi Mutiara," kata dia.

Sebelumnya, primaironline.com memberitakan deposan terbesar Bank Century PT Lancar Sampoerna dan Boedi Sampoerna menambah dana usai pencairan bail out Century senilai Rp 6,7 triliun disetujui pada November 2008.

Fakta itu terungkap dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait daftar Deposan Bank Century periode November 2008-Agustus 2009.

Pada November 2008, dalam daftar 50 deposan terbesar Bank Century tercatat PT Lancar Sampoerna sebagai deposan teratas dengan nilai simpanan Rp539,924 miliar. Sedangkan, Boedi Sampoerna di urutan kedua dengan simpanan Rp506,470 miliar.

Namun, setelah bail out disetujui, simpanan kedua deposan terbesar Bank Century itu melonjak. PT Lancar Sampoerna dengan jumlah simpanan Rp1,220 triliun diikuti Boedi Sampoerna dengan jumlah simpanan sebesar Rp550,487 miliar.

"Bila dibandingkan dengan periode November 2008, terdapat peningkatan jumlah simpanan pada kedua pihak tersebut," tulis PPATK dalam laporan yang diserahkan kepada Pansus Hak Angket DPR tersebut.

(aka)