09 Februari 2010 | 18:38 | Hukum

Ukuran Huruf

MA bantah inkompetensi hakim agung kasus Muchdi

Khresna Guntarto

Hatta Ali (Khresna/Primair)

Berita Terkait

Komnas HAM minta SBY desak Kejagung PK kasus Munir

"Sahabat Munir" minta 7 September jadi Hari Pembela HAM

Kejagung tolak tanggapi PK kasus Munir

Kejagung mengaku belum terima salinan kasasi kasus Muchdi

Menkumham: Remisi 17 Agustus Pollycarpus 1 bulan, bukan 7 bulan

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menegaskan hakim agung itu tidak disekat-sekatkan kemampuannya dalam menangani perkara baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

Juru bicara MA membantah adanya inkompentensi hakim agung dalam penanganan perkara kasasi kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Purwoprandjono.

"Tidak ada pemisahan. MA tidak mengenal sistem kamar," kata Hatta Ali, saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).

Oleh sebab itu, penilaian tidak kompetennya hakim agung Hakim Nyak Pha, Valerine JL Kriekhoff dan Muchsin oleh majelis eksaminasi kasus Munir adalah tidak pantas.

Sebab penentuan majelis hakim sudah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Yakni, Ketua MA mengangkat anggota majelis melalui tim majelis kasasi yang sudah terbagi di MA.

"Kita tidak bisa mengomentari putusan sesama hakim agung. Malah, melanggar kode etik nanti," tambah dia.

Adapun pembagian di MA, dilanjutkanya, hanyalah hakim agung yang berasal dari karir dan non karir berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Sehingga sudah seyogyanya hakim agung layak memeriksa perkara apapun.

Sebelumnya, majelis eksaminasi kasus Munir menilai Hakim agung itu hanyalah menguasai permasalahan perdata dan hukum islam.

(feb)