08 Februari 2010 | 13:59 | Politik

Ukuran Huruf

Keluarga Gus Dur tuntut pelurusan sejarah

Ilma Hairinasari

Yenny Wahid (matanews.com)

Berita Terkait

Makam Gus Dur diperbaiki dengan dana Rp180 miliar

Lili Wahid: Gus Dur tak pernah peduli penghargaan

Joroknya bikin sosis sama dengan buat UU di DPR

Muhaimin luncurkan buku pemikiran Gus Dur

Jakarta – Salah satu anak mantan presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengatakan perlu ada pelurusan mengenai fakta sejarah terkait pemberhentian ayahnya tersebut.

“Kami sekeluarga dari dulu sampai sekarang menganggap yang terjadi terhadap Gus Dur inkonstitusional. Yang paling penting pelurusan fakta sejarah,” kata Yenny saat berbincang dengan primaironline.com di Jakarta , Senin (8/2).

Menurutnya, secara konstitusi, prosedur-prosedur yang dilakukan oleh MPR salah saat melakukan pemberhentian terhadap ayahnya tersebut. “Ternyata politik yang dijadikan panglima dan itu sudah tidak betul bagi negara demokratis,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Yenny, perlu adanya pengakuan sejarah hukum terhadap Gus Dur. “Harus ada pengakuan sejarah hukum bahwa yang terjadi pada Gus Dur tidak konstitusional,” tambahnya.

Namun, Yenny menambakan, ”Kalau soal maaf memaafkan, kita wajib, tapi sebagai bangsa kita wajib memberikan pembelajaran sejarah kepada anak cucu kita, kepada sejarah kita. Kalau ada tindakan inkonstitusional harus diluruskan.”

Pernyataaan tersebut menanggapi adanya beberapa kalangan yang mendesak agar Ketua MPR Amien Rais pada waktu itu untuk mengeluarkan TAP permintaan maaf atas pemberhentian Gus Dur sebagai presiden RI pada 2001 terkait penyelewengan dana nonbujeter Bulog dan dana bantuan pemerintah Brunei yang dituduhkannya tidak pernah terbukti hingga kini.

(new)